:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2335924/original/097807500_1534764344-WhatsApp_Image_2018-08-20_at_18.22.42__1_.jpeg)
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, pada 20 Agustus 2018, menjelaskan bahwa Indonesia dan Filipina tengah menjajaki kerja sama pengembangan kapasitas ekonomi untuk Bangsa Moro di Filipina selatan --sebuah populasi muslim minoritas di Filipina yang selama puluhan tahun berjuang untuk memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination).
Pembahasan itu terjadi beberapa pekan setelah Parlemen dan Presiden Filipina mengesahkan Bangsa Moro Organic Law (BOL) pada 24 Juli 2018. Undang-undang itu menyediakan pembentukan sebuah wilayah otonom yang dikenal sebagai Daerah Otonomi Bangsa Moro (Bangsa Moro Autonomous Region), menggantikan Daerah Otonom di Muslim Mindanao (ARMM).
Meski belum terimplementasi penuh mengingat perlunya referendum --yang akan digelar pada Oktober hingga Desember 2018 nanti-- undang-undang tersebut dinilai sebagai sebuah tonggak bersejarah bagi Bangsa Moro untuk meraih otonomi.
Mengomentari hal tersebut, Menlu Retno Marsudi menyambut positif adanya undang-undang tersebut dan menjelaskan bahwa Indonesia bisa "berpartisipasi di sektor ekonomi" dalam prospek berdirinya Daerah Otonomi Bangsa Moro.
"Filipina berharap agar aktivitas sektor ekonomi dan bisnis swasta Indonesia dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang, termasuk di selatan Filipina setelah berlakunya Bangsa Moro Organic Law," kata Retno, selepas menerima kedatangan Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin (20/8/2018).
Keduanya melaksanakan dialog secara tertutup selama sekitar 45 menit. Menlu Cayetano tak memberikan keterangan pers, dan isi pembicaraan dipaparkan seluruhnya oleh Menlu Retno kepada awak media.
"Ini kan nantinya akan ada pemerintahan otonomi untuk Bangsa Moro di selatan Filipina, maka menimbulkan prospek dibangunnya kegiatan ekonomi di sana. Dan, sebagai negara yang bertetangga dekat, Indonesia dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi tersebut," pungkas Retno yang menambahkan bahwa sektor UMKM, konstruksi, dan perkebunan dari Indonesia bisa ambil andil terkait hal tersebut.
"Menlu Filipina juga mengapresiasi kerja sama dengan Indonesia terkait pengembangan kapasitas pendidikan untuk Bangsa Moro," tambahnya yang merujuk pada sejumlah kerja sama dalam bidang edukasi sektor pendidikan agama (pesantren) di wilayah yang didiami oleh Bangsa Moro, di mana kooperasi itu telah berlangsung sejak beberapa tahun
Melengkapi pemaparan Retno, Direktur Asia Tenggara Kemlu RI Denny Abdi mengatakan bahwa Filipina juga ingin belajar dari Indonesia "terkait pengalaman RI dalam menerapkan otonomi di Aceh yang sekarang relatif damai."
"Kita punya pengalaman tentang hal itu dan Filipina ingin belajar dari Indonesia," jelas Denny.
"Termasuk soal pembangunan ke depan (untuk wilayah Bangsa Moro), dalam hal konstruksi infrastruktur dan membuka jalan agar perusahaan dan ekonomi Indonesia yang mau masuk ke sana," tambahnya.
* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.
Simak video pilihan berikut:
Presiden Filipina Rodrigo Duterte diserang kecaman luas karena mencium bibir seorang tenaga kerja wanita (TKW) Filipina, dalam sebuah agenda pertemuan publik di Seoul, pada akhir pekan lalu.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "RI dan Filipina Bahas Pengembangan Kapasitas Ekonomi untuk Bangsa Muslim Moro"
Post a Comment