Hikayat Sekarmayang, Kisah Petani Cilacap Sulap Rawa Habitat Buaya Jadi Lahan Produktif

Selanjutnya, masyarakat akan mengajukan lahan seluas 514 hektare itu sebagai calon Tora seperti diatur melalui Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Menurut Sugeng, pengajuan sertifikasi tanah melalui program reforma agraria itu adalah bagian dari perlindungan terhadap hak milik masyarakat. Hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.

Dalam undang-undang ini, masyarakat bisa mengajukan reforma agraria atau pengajuan kepemilikan setelah mengelola lahan setidaknya selama 22 tahun. Adapun warga di Sekarmayang sudah mulai menggarap lahan ini sejak sekitar 50 tahun lampau. Dengan demikian masyarakat bisa mengajukan permohonan kepemilikan.

"Nah, itu salah satu, di samping bahwa membutuhkan objek yang kita minta merupakan lahan atau persawahan atau pertanian produktif, yang kita siapkan sebagai TORA, atau tanah objek reforma agraria," kata Petrus Sugeng.

Sugeng mengemukakan, tanah yang digarap oleh warga adalah tanah tak bertuan. Status tanah ini, bukan berada dalam pengelolaan pemerintah kolonial Belanda maupun dalam penguasaan negara.

Sebabnya, saat masyarakat membuka kawasan ini sekitar 50 tahun lalu, tanah ini masih berupa rawa belukar. Kawasan ini pada dahulu kala sebenarnya adalah tanah timbul.

"Bukan dikuasai atau dimiliki siapa-siapa. Asli masyarakat yang membuka dan menggarap," dia menerangkan.

Ia pun mendukung langkah yang dilakukan warga. Bagi Sugeng, legalitas akan menjamin hak kepemilikan lahan bagi para penggarap yang telah bersusah payah membuka lahan ini menjadi tanah produktif.

"Cilacap bisa jadi lumbung pangan nasional jika bisa melakukan hal yang sama di kawasan lain," dia menambahkan.

Simak video pilihan berikut ini:

Warga berusaha adang upaya eksekusi sebidang lahan lapangan tenis di Kota Cimahi.

Let's block ads! (Why?)