Rusia Sabotase Suara Warga Keturunan Afrika di Pemilu AS 2016?

Liputan6.com, Washington DC - Sebuah hasil penyelidikan terbaru menyebut propagandis Rusia secara agresif menargetkan warga keturunan Afrika di Amerika Serikat (AS), untuk menekan dukungan suara terhadap Hillary Clinton pada pemilu presiden 2016 lalu.

Analis menemukan bahwa Rusia menggunakan media sosial untuk "mengecoh, mengalihkan perhatian, dan pada akhirnya mencegah" warga kulit hitam memberikan dukungan suara kepada Clinton.

Bahkan, sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Selasa (18/12/2018), propaganda terselubung itu menggunakan beberapa klaim palsu, seperti salah satunya menuding Clinton diam-diam menerima uang dari sekte Ku Klux Klan yang pro kulit putih.

Menurut Biro Sensus AS, jumlah pemilih dari warga keturunan Afrika menurun pada 2016, yang merupakan pertama kalinya terjadi di pemilu presiden dalam 20 tahun terakhir.

Jumlah partisipasi masyarakat keturunan Afrika dalam pemilu presiden 2016 menurun sebanyak 60 persen, yang berselisih tipis dengan rekor tertinggi pada 2012, yakni sebanyak 66,6 persen. Menariknya, jajak pendapat yang menyertainya menyebut bahwa warga kulit hitam sangat mendukung Hillary Clinton dibandingkan Donald Trump.

Temuan baru pada kegiatan rahasia oleh Internet Research Agency (IRA), yang dikenal sebagai "troll factory" (pabrik hasutan) pemerintah Rusia, terungkap pada Senin 17 Desember dalam sepasang laporan kepada komite intelijen Senat AS.

Salah satunya dipimpin oleh para ahli dari Oxford University dan yang lainnya oleh New Knowledge, sebuah firma keamanan siber asal Amerika Serikat.

Laporan baru itu mengatakan Rusia telah melancarkan "perang propaganda" selama lima tahun terhadap publik AS.

Para peneliti Oxford mengatakan bahwa sementara propaganda dimaksudkan untuk "mendorong dan menarik" orang Amerika ke arah yang berbeda, "yang jelas adalah bahwa semua pesan tersebut berusaha untuk menguntungkan partai Republik, dan khususnya, Donald Trump".

Kedua laporan menyalahkan perusahaan media sosial utama --Facebook, Twitter dan Google-- atas kegagalan untuk menyerahkan data lengkap kepada pihak berwenang AS yang menyelidiki kampanye Rusia.

Mark Warner, senior komite Demokrat, mengatakan undang-undang baru diperlukan untuk mengatasi krisis di sekitar media sosial.

"Serangan-serangan terhadap negara kami jauh lebih komprehensif, kalkulasi dan tersebar luas daripada yang diungkapkan sebelumnya," kata Warner.

Lebih dari belasan orang Rusia telah dijatuhi pidana atas peretasan dan aktivitas online lainnya oleh penasihat khusus Robert Mueller, yang menyelidiki gangguan Moskow dalam kampanye pilpres 2016.

Simak video pilihan berikut: 

Jared Kushner memberi kesaksian tertutup di hadapan Kongres Intelejen Senat terkait campur tangan Rusia dalam Pilpres AS 2016 . VOA

Let's block ads! (Why?)

from Berita Internasional, Sains, Feature, Kisah Inspiratif, Unik, dan Menarik Liputan6 kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2CigDRN

Bagikan Berita Ini