Guatemala Usir Komisi Antikorupsi PBB yang Menyelidiki Dugaan Rasuah Presiden

Liputan6.com, Guatemala City - Pada 7 Januari 2019, Guatemala menyatakan keluar dari komisi anti-korupsi yang didukung PBB dan mengusir para pengacara komisi yang berada di negaranya agar hengkang dalam waktu 24 jam.

Langkah Guatemala mengusir Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG) yang disponsori PBB dilakukan ketika komisi itu tengah menyelidiki Presiden Jimmy Morales, sejawat dan kerabatnya atas dugaan korupsi dan dugaan impunitas hukum.

Menteri Luar Negeri Sandra Jovel mengumumkan keputusan tersebut setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.

Jovel menuduh CICIG telah melakukan "tindakan di luar wewenangnya" dan "melanggar kedaulatan negara", demikian seperti dikutip dari The Associated Press, Selasa (8/1/2019).

Menlu Jovel juga menuduh komisi dan anggota-anggotanya mempolitisasi pekerjaannya, melanggar kedaulatan Guatemala, gagal menghormati asas praduga tak bersalah, dan menyebabkan "perpecahan dalam masyarakat kita."

Jovel mengatakan staf komisi memiliki 24 jam untuk meninggalkan negara itu, meskipun pengadilan di Guatemala memutuskan bahwa negara tersebut harus memberi mereka visa.

Menlu Jovel juga mengatakan bahwa Presiden Morales akan melanjutkan perjuangan melawan korupsi, tetapi telah terjadi kesalahpahaman tentang penyelidikan atas urusannya, demikian seperti dikutip dari BBC.

Satu jam kemudian di Guatemala City, Presiden Morales mengadakan konferensi pers disertai oleh para menterinya di mana ia menuduh PBB dan Sekjen PBB Antonio Guterres diam dalam menghadapi apa yang dia katakan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh CICIG --yang dikenal untuk inisial Spanyol-nya.

"Terlepas dari upaya Guatemala dengan PBB, keheningan, kepasifan, dan negativisme sekretaris jenderal berkontribusi pada ketidakpastian dalam tindakan CICIG yang membahayakan kedaulatan negara," kata presiden Guatemala.

Morales didampingi oleh anggota keluarga Rusia yang telah dihukum karena korupsi karena menggunakan dokumen palsu untuk membuka bisnis dan membeli properti di Guatemala --yang turut menjadi fokus penyelidikan CICIG.

"Terima kasih, Tuan Presiden, atas perjuangan Anda untuk kedaulatan dan hak asasi manusia," kata anggota keluarga Rusia itu, Irina Bitkova.

Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric mengeluarkan pernyataan yang mengatakan PBB mengharapkan Guatemala untuk berkomitmen hingga akhir dari perjanjian, yakni sampai mandat CICIG berakhir pada bulan September 2019.

Sekjen Guterres juga "sangat menolak" keluhan Guatemala dalam menarik diri dari komisi, kata Dujarric, menambahkan bahwa komisi tersebut telah membuat "kontribusi penting ... untuk memerangi impunitas di Guatemala."

Simak video pilihan berikut:

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memotong bantuan senilai jutaan dolar ke Honduras, jika negara itu gagal menghentikan ekosodus lebih dari 2.000 imigran.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Internasional, Sains, Feature, Kisah Inspiratif, Unik, dan Menarik Liputan6 kalo berita gak lengkap buka link di samping http://bit.ly/2SCVasM

Bagikan Berita Ini