HEADLINE: Bencana Beruntun, Banjir Bandang Sentani hingga Longsor Usai Gempa Lombok Timur

Guntur Sakti, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata saat dihubungi Liputan6.com, Senin (18/3/2019) mengatakan, Kementerian Pariwisata punya Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri saat terjadi bencana di tempat wisata.

Guntur menyadari, banyak destinasi wisata yang tersebar di berbagai penjuru tanah air berada di kawasan rawan bencana.

"Bencana tidak bisa dihindari, tapi kita punya SOP mitigasi bencana," katanya.

Guntur menjelaskan, Kementerian Pariwisata punya tiga poin utama yang akan dilakukan saat bencana alam menerjang suatu destinasi wisata, dan itu menjadi SOP di tiap lokasi saat bencana datang. Tiga poin tersebut antara lain membuka layanan informasi, mendata wisatawan terdampak bencana, dan melakukan pendataan ekosistem pariwisata terdampak.

"Kita membuka layanan informasi, membuat holding statement, membuka keran informasi kepada media, kedutaan, dan lain-lain," kata Guntur.

Kementerian Pariwisata juga punya tim Crisis Centre yang langsung bergerak saat bencana terjadi di kawasan destinasi wisata. Tim ini yang kemudian memantau wisatawan terdampak, bukan hanya mendata, tapi juga memfasilitasi wisatawan terdampak dengan berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah.

"Sekarang ini tim sedang bekerja, berkoordinasi dengan pemda. Dubes Malaysia juga sudah di Lombok, kami sediakan layanan untuk membawa jenazah ke negara mereka. Besok akan diterbangkan," kata Guntur.

Tim ini juga yang kemudian melakukan pemulihan pasca-bencana, yaitu pemulihan SDM terdampak dan kelembagaannya melalui kegiatan trauma healing untuk masyarakat yang berdomisili dan mencari nafkah di destinasi wisata terdampak, termasuk para pekerja di sektor industri pariwisata, mulai dari pedagang hingga pegawai hotel di sekitar destinasi terdampak.

Bukan hanya itu, pemulihan pemasaran pariwisata juga dilakukan dengan tujuan agar rasa kepercayaan wisatawan tidak hilang. Realisasinya, Kemenpar langsung menggelar berbagai event untuk mendongkrak kunjungan wisata pascabencana. Selain itu, menurut Guntur, dilakukan juga pemulihan destinasi bekerjasama dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Mengingat Indonesia berada di kawasan rawan gempa dan potensi bencana alam sewaktu-waktu bisa terjadi, Kementerian Pariwisata sebenarnya juga telah memiliki SOP suatu destinasi wisata dinyatakan layak atau tidak menerima kunjungan wisata.

"Ini sedang berjalan, beberapa sudah menerapkan," kata Guntur.

Pedoman pariwisata berbasis mitigasi bencana juga sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata nomor 14 tahun 2016. Dalam kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan pada poin 13 soal Manajemen Krisis dan Kedaruratan tertulis, “Destinasi pariwisata memiliki perencanaan tanggap darurat yang sesuai dengan kondisi destinasi. Elemen-elemen utama dikomunikasi kepada masyarakat lokal, pengunjung, dan pelaku usaha. Perencanaan tersebut terdiri dari prosedur dan menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk staf, pengunjung, dan masyarakat lokal, serta diperbaharui secara berkala.”

Untuk mendukung poin tersebut, pemerintah telah melakukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Rencana Strategis, atau Program Pengembangan Destinasi memiliki manajemen krisis dan darurat yang mencakup perencanaan, persiapan/pelatihan dan pelaksanaan terkait dengan faktor alam (gempa, tsunami, banjir) dan faktor manusia (kerusuhan, terorisme, kebakaran).

"Dalam kasus gempa, salah satunya kita sudah membangun infrastruktur pariwisata, misalnya rumah tahan gempa yang diilhami bangunan lokal dan jalur penyelamatan bencana," ujar Guntur.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Bencana alam beruntun, menerjang beberapa wilayah di Indonesia mulai banjir bandang, longsor, hingga gempa bumi.

Let's block ads! (Why?)