Hasil Referendum Mesir: Warga Setuju Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Salah satu anggota parlemen yang berkampanye untuk amandemen konstitusi, Mohammed Abu Hamed, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa Sisi adalah seorang presiden yang "mengambil langkah-langkah penting politik, ekonomi dan keamanan" dan yang harus diizinkan untuk "melanjutkan reformasinya". Ia menilai bahwa langkah itu sesuai dengan urgensi saat ini, menyusul instabilitas di negara tetangga Mesir, Libya dan Sudan.

Namun Khaled Dawoud, dari partai liberal al-Dustour yang beroposisi, menolak argumen itu sebagai "absurd" dan mengatakan kepada BBC bahwa perubahan itu mewakili "perebutan kekuasaan" oleh Sisi.

Monitor internet NetBlocks mengatakan, pihak berwenang Mesir telah memblokir sebagian atau seluruhnya 34.000 situs web dalam upaya untuk membatasi akses ke situs web kampanye yang dilaporkan telah mengumpulkan 250.000 tanda tangan menolak amandemen tersebut. 3 dari 3 halaman Memberikan Sisi Kontrol Besar pada Yudikatif dan Parlemen  Presiden Sudan, Omar al-Basyir bertemu dengan Presiden Mesir, Abdul Fattah al-Sisi (AFP Photo)Amandemen konstitusi Mesir pasal 185, 189 dan 193 akan mengabadikan sebuah badan eksekutif yang dipimpin oleh presiden Mesir untuk mengawasi pengadilan dan memungkinkan presiden menunjuk kepala pengadilan utama, termasuk Pengadilan Kasasi dan Mahkamah Konstitusi, serta jaksa.

Amnesty International mengatakan ini akan merusak independensi peradilan.

Amandemen pasal 190 sebagian besar akan menghapus kewenangan hakim Dewan Negara untuk merevisi undang-undang sebelum menjadi undang-undang.

Pasal 204 akan diubah untuk memberikan yurisdiksi yang lebih luas untuk pengadilan militer. Mereka akan dapat mengadili warga sipil tidak hanya untuk serangan terhadap instalasi militer, pabrik, peralatan, zona, perbatasan dan personil, tetapi juga setiap bangunan yang berada di bawah perlindungan militer.

Ribuan warga sipil telah diadili di pengadilan militer sejak 2011.

Amandemen baru juga akan membangkitkan kembali majelis tinggi (Senat), yang dihapuskan pada tahun 2014.

Presiden akan menunjuk sepertiga dari 180 anggota Senat. Sementara untuk majelis rendah (DPR) akan dipilih langsung.

Jumlah kursi di majelis rendah juga akan dikurangi dari 596 menjadi 450, dengan setidaknya 25% disediakan untuk perempuan.

Peran Militer Mesir Usai Amandemen

Kegiatan ekonomi dan sipil militer telah berkembang sejak Sisi menjadi presiden. Militer bertanggung jawab atas proyek-proyek infrastruktur utama, dan para jenderal menduduki posisi-posisi penting di seluruh pemerintahan.

Pasal 200 akan diamandemen untuk mengatakan bahwa, selain melindungi negara dan menjaga keamanannya, tugas militer adalah untuk "menjaga konstitusi dan demokrasi, mempertahankan pilar-pilar dasar negara dan sifat sipilnya, dan menegakkan kedaulatan rakyat, hak serta kebebasan individu."

Sementara itu, Amandemen pasal 234 akan mengabadikan peran Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata dalam menyetujui penunjukan menteri pertahanan. Artikel itu telah ditetapkan untuk berakhir pada akhir masa jabatan kedua Presiden Sisi.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Internasional, Sains, Feature, Kisah Inspiratif, Unik, dan Menarik Liputan6 kalo berita gak lengkap buka link di samping http://bit.ly/2ITxjmD

Bagikan Berita Ini