Karung Pasir Jadi Kado untuk HUT Kota Malang

Pegiat antikorupsi menilai tak kunjung selesainya masalah jalan rusak di Kota Malang ini lantaran ada aroma korupsi dalam tiap proyeknya. Modusnya, mulai dari pengurangan volume proyek jalan oleh kontraktor nakal.

Divisi Advokasi Malang Corruption Watch (MCW), Intan Dita mengatakan, ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 2,2 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan selama 2015-2017 terhadap berbagai proyek perbaikan jalan di Kota Malang.

“Ini menunjukkan buruknya perencanaan Pemkot Malang di bidang pengadaan barang dan jasa,” kata Intan.

Modus pengurangan volume pengerjaan itu dilakukan kontraktor yang mengerjakan proyek pemeliharaan jalan secara berkala di berbagai titik. Padahal tiap proyek nilainya mencapai miliaran rupiah. Jika proyek berkualitas, seharusnya tidak ada kerusakan muncul tiap tahun.

Ironisnya lagi, anggaran dana insidental cenderung menurun. Pada 2006 silam dialokasikan sebesar Rp 2 miliar, sempat naik menjadi Rp 2,8 miliar pada 2017. Pada 2018 dianggarkan sebesar Rp 3,1 miliar dan turun menjadi Rp 1,5 miliar pada 2019.

“Seharusnya saat pemeliharaan insidental jalan menurun itu berarti tidak ada jalan berlubang. Faktanya masalah ini tidak selesai,” kata Intan.

MCW menilai proses perencanaan Pemkot Malang berjalan dengan buruk. Kebijakan anggaran tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat. Pegiat antikorupsi mendesak pemkot berani menghukum kontraktor nakal.

“Sayangnya fungsi pengawasan di legislatif juga lemah. Ini bisa dikikis dengan pemkot mulai transparan soal anggaran,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)