Menengok Persiapan Pencoblosan di Perbatasan Indonesia - Papua Nugini

Kawasan Perbatasan RI-PNG di Kota Jayapura ini nantinya memiliki dua TPS yang berada di Balai Desa Kampung Mosso dan lapangan helipad depan Posko Taktis Satgas Pamtas wilayah setempat, di mana jumlah kepala keluarganya mencapai 161 KK dengan perkiraan pemilih berjumlah 500-600 orang.

Namun, katanya, data tersebut belum diperbaharui semenjak peristiwa kebakaran pasar perbatasan pada Minggu (28/10) setahun lalu. Pasalnya, banyak warga perbatasan yang umumnya adalah pedagang akhirnya kembali ke kampungnya masing-masing setelah los dan kios miliknya terbakar.

"Jadi, wilayah perbatasan ini terdapat tiga RT, di mana RT 1 kebanyakan warganya merupakan pelintas batas yang berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan RT 2 dan 3 merupakan masyarakat bermatapencaharian pedagang di pasar perbatasan," kata Kepala Pos Polisi (Kapospol) Subsektor Skouw Ipda Kasrun.

Menurutnya, kesadaran masyarakat perbatasan menggunakan hak pilihnya pada pemilu sudah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun hari pasar di perbatasan, yakni Selasa dan Kamis, warga yang bermatapencaharian pedagang bisa mendahulukan datang ke TPS, untuk mencoblos baru setelah itu ke perbatasan untuk berjualan.

Meskipun kesadaran menggunakan hak pilih dan datang ke TPS ini sudah meningkat, namun ia berharap sosialisasi dan simulasi mengenai pemilu segera dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Ia mengemukakan kini banyak warga PNG yang baru masuk ke wilayah Indonesia dan banyak keluarganya yang sudah menjadi WNI, tetapi belum didata dengan baik, sehingga diharapkan KPU segera melakukan sosialisasi dan simulasi agar ke depannya tidak mempersulit lagi ketika hendak mencoblos.

Dengan sosialisasi dan simulasi ini, ketika warga datang ke TPS langsung dapat memilih dan pulang tanpa mengganggu aktivitasnya masing-masing, baik yang berkebun maupun berjualan. Babinkamtibmas pun tidak perlu lagi mendampingi petugas TPS maupun saksi-saksi, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Di tahun-tahun sebelumnya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terkadang Babinkamtibmas meminta bantuan Satgas Pamtas yang bertugas untuk "mengurung" warga perbatasan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing sehingga dapat ke TPS terlebih dahulu baru melaksanakan aktivitasnya, baik berkebun maupun berjualan.

"Kalau tidak begitu, waktu pencoblosan bisa molor karena harus menunggu warga datang satu per satu, jadi sebenarnya jika kegiatan pemilihan, waktunya lebih dari pukul 13.00 WIT, bukan karena jumlah warganya yang banyak, tetapi lama menunggu masyarakat datang ke TPS," ujar Nurdin yang dibenarkan Ipda Kasrun.

Tak heran, petugas di TPS, babinkamtibmas dan jajaran pemerintah kampung setempat harus menggunakan sistem "jemput bola" dan memanggil warga di permukimannya masing-masing. Ketiadaan sinyal telekomunikasi juga mempersulit komunikasi, petugas juga menjadi kebingungan, termasuk pengamanan kecuali jika ada yang meminta pertolongan dan bantuan dari satgas pamtas menggunakan radio ring sehingga bisa terjangkau di mana informasi keluar menjadi lebih cepat.

Let's block ads! (Why?)