Merekam Politik Uang Pemilu yang Menyelinap dalam Senyap

Bowo terang-terangan mengaku tak percaya kepada lembaga penyelenggara Pemilu 2019, baik KPU maupun Bawaslu. Sebab itu, dia memilih gerakan lewat media. Film juga memiliki peran sebagai media massa yang bisa diakses publik.

“Dari awal, saya dan teman-teman tidak percaya lembaga-lembaga itu. Karena mereka tidak pernah punya kekuatan besar untuk bisa mengatasi pelanggaran pemilu,” dia menuturkan.

Makanya, Bowo pun tak ambil pusing apakah kasus politik uang yang diunggahnya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Namun, ia menegaskan siap memberikan data jika Bawaslu menyelidiki kasus ini.

Di sisi lain, Bowo pun tidak sependapat jika setiap temuan pelanggaran harus terlebih dahulu menunggu laporan dari masyarakat. Sebabnya, Bawaslu memiliki fungsi penindakan.

“Dari awal tujuan kami memang tidak untuk diselesaikan oleh Bawaslu atau siapa pun. Kami ingin menggambarkan bahwa inilah realita yang terjadi,” Bowo mengungkapkan.

Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nurhakim mengatakan jajarannya telah bergerilya memerangi politik uang selama masa tenang. Seluruh jajaran Bawaslu mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, berjibaku mencegah amplop berkeliaran.

Tetapi, nampaknya para kontestan lebih cerdik. Tidak ada aksi operasi tangkap tangan, amplop-amplop beredar bisu dalam kesunyian. Amplop beredar dalam senyap.

Tetapi, setelah ada unggahan di media sosial soal praktek politik uang, barulah terkuak bukti-bukti dan pengakuan masyarakat. Tetaoi, menelusuri politik uang bukan lah soal mudah. Sering kali, kontestan pemilu lempar batu sembunyi tangan.

"Kami sudah mendapat informasi unggahan tersebut, sebagai tindak lanjut, kami menelusuri informasi awal dugaan money politics yang melibatkan beberapa caleg DPR RI dan DPRD Purbalingga," ucap Imam.

Let's block ads! (Why?)