Polemik Penahanan 3 Dokter Bedah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru

Kepala Kejari Pekanbaru Soeripto Irianto meminta dokter membatalkan rencana mogok itu. Dia pun menyebut akan berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau terkait permintaan penangguhan penahanan.

"Dokter jangan mogok lah, dokter terikat sumpah, mengutamakan kepentingan masyarakat," kata Soeripto.

Soeripto menjelaskan, rencana penangguhan penahanan bisa dilakukan selama dua hari. Hanya saja, saat ini Kepala Kejati Riau sedang berada di Bali.

"Ada rakor di Bali, nanti dikomunikasikan juga dengan pimpinan lain," kata Soeripto.

Soeripto menyebut, tiga dokter yang ditahan adalah Welli Zulfikar, Kuswan Ambar Pamungkas, dan Masrial. Ada juga dua pihak swasta dari CV Prima Raya (PMR), Mukhlis dan Yuni Elvita, ditahan dalam kasus tersebut.

Kasus ini sebelumnya ditangani Polresta Pekanbaru. Begitu berkasnya lengkap, para tersangka diserahkan polisi ke jaksa lalu ditahan dan dititipkan di Rutan Sialang Bungkuk, Kecamatan Tenayanraya.

Penahanan menimbulkan gejolak karena ada yang menyebut tiga dokter itu meminjamkan alkes ke RSUD dan dibayar CV PMR. Pembayaran ini bermasalah karena menimbulkan kerugian negara Rp 420 juta.

Hasil penyelidikan membuktikan alkes itu bukan dipinjam, melainkan dibeli tiga dokter tadi ke perusahaan lain. Tagihannya diberikan ke CV PMR selaku pemenang tender alkes, seolah-olah CV itulah yang membelinya.

"Ya masak meminjam sampai 187 kali. Kemudian harganya lebih tinggi, lalu CV PMR terima komisi lima persen. Jadi tidak ada kriminalisasi," tegas Soeripto.

Seoripto juga tidak mau buru-buru menangguhkan penahanan. Belajar dari pengalaman sudah-sudah, tambahnya, banyak tersangka yang ditangguhkan lalu susah ketika dilakukan eksekusi.

"Intinya, penanganan korupsi adalah pengembalian keuangan negara. Jika (para dokter) suka rela menyerahkan uang kerugian negara, ngapain juga nantinya ditahan," terang Soeripto.

Simak video pilihan berikut ini:

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menunggu hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penanganan Bupati Malang Rendra Kresna, sebelum mengambil langkah untuk kepentingan pemerintahan.

Let's block ads! (Why?)