Delegasi Palestina: Langkah Australia Soal Status Yerusalem Merusak Perdamaian

Liputan6.com, Canberra - Delegasi pemerintah Palestina di Australia mengkritik keras keputusan Canberra mengakui Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel pada Sabtu 15 Desember 2018 lalu, menyebut hal itu akan mampu memicu "peningkatan perang agama di kawasan."

"Itu juga menjadi resep untuk merusak dan menghancurkan dan merusak proses perdamaian di Timur Tengah," kata Izzat Abdulhadi, Kepala Delegasi Palestina untuk Australia, seperti dikutip dari 9News.com.au, Minggu (16/12/2018).

Australia tidak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengannya. Namun, Australia mengizinkan Palestina membuka Kantor Delegasi di Australia, Selandia Baru dan Pasifik yang berkedudukan di Canberra.

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengumumkan sebelumnya pada hari Sabtu tentang pengakuan resmi negaranya atas Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel, di tengah penolakan oposisi domestik serta kecaman Arab dan Muslim.

Morrison juga mengatakan akan membuka kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem barat, serta mengakui masa depan negara Palestina dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya.

Merespons hal itu, Izzat Abdulhadi memberi tahu 9News bahwa dia percaya, langkah Morrison sama buruknya dengan keputusan menggeser kedutaan --sesuatu yang juga telah direncanakan oleh Morrison pada Oktober lalu.

Abdulhadi memperingatkan negara-negara Arab siap untuk menarik Duta Besar-nya di Australia, dan dapat mempertimbangkan sanksi ekonomi.

"Reaksi kami akan keras," katanya. "Kami akan meminta pemerintah negara-negara Arab untuk mengambil tindakan sulit terhadap Australia."

"Kami akan berbicara dengan Arab Saudi, negara-negara Teluk, dan juga negara-negara OKI untuk memboikot daging dan gandum dari Australia."

Abdulhadi mengatakan dia berbicara tidak hanya dengan Menteri Luar Negeri Palestina dalam beberapa hari terakhir, tetapi juga Duta Besar dari negara-negara Arab dan mayoritas muslim lainnya, termasuk Indonesia.

"Saya dapat memberitahu Anda bahwa akan ada kerugian besar," katanya.

"Kami akan menganggap Australia sebagai negara yang mengadopsi semacam standar ganda."

Berdasarkan Perjanjian Liga Arab 1980, negara-negara Arab dapat memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Simak video pilihan berikut:

Menlu Retno juga ajak Uni Eropa Akui Palestina Sebagai Negara Merdeka

Let's block ads! (Why?)

from Berita Internasional, Sains, Feature, Kisah Inspiratif, Unik, dan Menarik Liputan6 kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/2ExvF8G

Bagikan Berita Ini