Soal Ujian Nasional SMP di Garut Menuai Protes Ormas Islam

Tak berselang lama sejak munculnya soal tersebut dalam ujian nasional, puluhan anggota Banser dan Ansor Garut langsung mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Garut, Rabu petang.

Ketua PAC Ansor Kecamatan Tarogong Kaler Muhammad Sofiyulloh mengaku kecewa dengan munculnya soal ujian nasional, yang dinilai menyudutkan tersebut. "Kedatangan kami untuk mengklarifikasi, apakah ada unsur kesengajaan, atau tidak," ujarnya.

Menurutnya, munculnya soal tersebut cukup mengusik ketentraman umat Islam, terutama menjelang puncak demokrasi pelaksanaan pemilu, 17 April mendatang. "Soal itu (USBN) sangat merugikan dan meyudutkan kami, apalagi dianggap organisasi yang anarkis," ujarnya.

Sofi menyatakan, persoalan kasus pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah final dan minta untuk tidak dipersoalkan lagi, seiring keputusan tetap ihwal dilarangnya HTI di Indonesia. "Kami menuntut ujiannya diulang untuk Bahasa Indonesia, dan semua berkasnya ditarik," pinta dia.

Hal sama disampaikan Undang, salah satu pengurus Banser Garut. Menurutnya, munculnya soal berbau anarkis tersebut dinilai bentuk kelalaian dari pemerintah daerah. "Di sini seperti ada keterlibatan orang HTI, sehingga memunculkan persoalan besar," kata dia.

Dalam pembuatan soal tersebut, Dinas Pendidikan menyumbang sekitar 80 persen bahan ujian, sedangkan 20 persen sisanya berasal dari soal pemerintah pusat. "Di MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) kan ada pemeriksaan, tetapi kenapa masih lolos, jelas ini tidak profesional," kata dia.

Ia berharap, dengan adanya kelalaian tersebut, lembaganya meminta agar Bupati Garut memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh pihak yang terlibat. "Ini kan USBN, apalagi ini mau menghadapi hajat politik nasional, seperti sengaja dibuat memanas," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)