Wali Murid di Kota Malang Kompak Protes Peta Koordinat PPDB Sistem Zonasi

DPRD Kota Malang hari itu juga menggelar dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan, membahas PPDB sistem zonasi. Usai pertemuan itu, mereka mengajak puluhan wali murid yang sudah berkumpul itu untuk duduk bersama di ruang rapat dewan.

Pada tahun ini ada lebih dari 14 ribu siswa lulus SD di Kota Malang. Sedangkan daya tampung SMP Negeri hanya 6 ribu kursi. Penerimaan ditentukan jarak tempuh rumah ke sekolah, bukan faktor nilai hasil ujian nasional. Mereka yang tidak lolos harus ke sekolah swasta.

Selain jalur zonasi, PPDB tingkat SMP juga menyediakan jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua siswa. Itu sesuai Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah mengatakan, berdasarkan permendikbud itu sekolah dilarang menerima siswa baru mengacu pada nilai ujian. Jika ada yang melanggar aturan itu bisa diberi sanksi.

“Jadi ini semua sudah aturan. Soal titik koordinat, yang tidak sesuai atau bermasalah memang ada ratusan dari ribuan pendaftar,” ujarnya.

Zubaidah mengklaim peta koordinat untuk pendaftaran peserta didik sudah sangat akurat. Jika ada yang mempersoalkan akurasi titik koordinatnya, ada kemungkinan pendaftar tidak lengkap dalam mencantumkan alamat mereka.

“Kalau nomor rumah tidak ditulis lengkap ya tampak jauh. Soal pertemuan hari ini belum ada keputusan, harus saya laporkan dulu ke wali kota,” ucap dia.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Fransisca Rahayu Budiwiarti mengatakan, Pemerintah Kota Malang harus cepat mengurai mengurai masalah ini. Dinas Pendidikan juga harus memfasilitasi murid yang tidak lolos PPDB untuk bisa diterima di sekolah swasta.

“Kami juga akan berkirim surat ke kementerian untuk memprotes masalah ini. Apalagi pendaftaran tanpa nilai ujian itu kan juga aneh,” kata Fransisca.

Let's block ads! (Why?)