KPU Papua Pastikan Karyawan Freeport Bisa Nyoblos

Walau begitu, untuk kesiapan pemilu, saat ini KPU di 29 kabupaten/kota sedang melakukan distribusi logistik ke sejumlah distrik. Terutama kepada kabupaten di pegunungan tengah Papua, distribusi logistik telah dilakukan H-10, mengingat pengiriman logistik harus dilakukan dengan menyewa helikopter atau pesawat berbadan kecil.

Misalnya saja untuk Kabupaten Keerom, dua distrik terjauh di kabupaten itu yakni Distrik Towe dan Kesnar dilakukan pendropingan logsitik pemilu dengan menyewa helikopter untuk pulang dan pergi mencapai Rp 50-an juta.

Divisi Hukum dan Perencanaan KPUD Keerom, Imawan Margono menyebutkan distribusi ke Distrik Towe dan Kesnar dilakukan dengan menggunakan pesawat berbadan kecil AMA jenis Pilatus. “Semoga cuaca bersahabat dalam pendistribusian ini,” ujarnya.

Berbeda dengan Kabupaten Dogiyai, distribusi logistik ke 4 distrik terjauh yakni Distrik Sukikai Selatan, Piyaye, Mapia Barat dan Mapia Tengah, terkendala hujan deras dan kabut tebal sejak dua hari lalu.

Ketua KPU Dogiyai, Andarias Gobay menyebutkan harusnya distribusi untuk empat distrik harus dilakukan sejak H-5 sebelum pemilu, namun karena cuaca tak mendukung, maka logistik masih tertahan di Lapangan terbang Dogiyai.

"Kami menyewa helikopter untuk terbang ke-4 distrik itu, dengan biaya penyewaan Rp 150 juta hingga Rp 200 juta, untuk hitungan terbang 1,5 jam perjalanan. Jika waktunya lebih lama, tinggal dikalikan saja," kata Andarias.

KPU Dogiyai mengaku mendapatkan dana hibah dari pemda setempat Rp 2 miliar, dari total dana yang diminta Rp 3 miliar, untuk distribusi logistik pemilu.

Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay menyebutkan KPU pada 29 kabupaten/kota terus melakukan distribusi logistik hingga ke pedalaman Papua. Hingga kini, permasalahan distribusi logistik hanya terletak pada kedala cuaca dan biaya pendistribusian yang kebanyakan berasal dari masing-masing kepala daerah, melalui dana hibah.

Theo menyebutkan, ada beberapa kabupaten bahkan ytak mendapatkan dana hibah yang dimaksud. Namun, masalah ini diyakini Theo tak menjadi hambatan.

"Beberapa KPU sementara ini berhutang, karen aterkendala biaya distribusi logistik. Misalnya saja KPU Waropen, dana hibah yang rencana diberikan Rp 5 miliar, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pencairan," kata Theo.

Saksikan video menarik berikut ini:

12 kabupaten di Papua gunakan sistem noken di Pemilu 17 April 2019 nanti.

Let's block ads! (Why?)