Kalau Ibu Kota Pindah ke Papua, Mantan OPM Jadi Satpol PP

Liputan6.com, Jayapura - Soal ibu kota pindah ke luar Jawa, ditanggapi santai oleh Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo yang telah menghibahkan tanah seluas 10 hektare untuk pembangunan istana negara di Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua.

Menurut Abisai yang juga merupakan ondoafi (kepala suku) Port Numbay, Kota Jayapura belum layak menjadi ibu kota negara Indonesia.

"Luas lahan di Kota Jayapura kemungkinan tak mencukupi untuk pemindahan ibu kota negara," jelas Abisai, Kamis (2/5/2019).

Usulan ibu kota pindah ke luar Jawa, mencuat sejumlah daerah yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Abisai lebih sepakat untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan.

"Pulau Kalimantan bisa dikaji lebih lanjut untuk ibu kota negara. Apalagi letak Kalimantan berada di tengah-tengah," jelasnya.

Hal senada lainnya dijelaskan oleh Wali Kota Jayapura yang menyebutkan Kota Jayapura belum layak dijadikan ibu kota negara. Salah satu alasannya adalah letaknya yang paling ujung dan jauh di timur Indonesia.

"Kalau mau naik pesawat dari wilayah barat atau tengah Indonesia, harus berganti 2-3 kali pesawat. Papua kan jauh," jelas Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano.

Walau begitu, Wali Kota Jayapura tetap mendukung wacana pemindahan ibu kota negara. Salah satu daerah yang dianggap layak adalah Kalimantan.

"Luasan lahannya masih banyak di Kalimantan. Jika di Kota Jayapura, lahannya tak mencukupi untuk perluasan ibu kota negara," kata Benhur.

Let's block ads! (Why?)