Aksi Protes Besar Iringi Pengesahan UU Kewarganegaraan Baru di India

Lebih dari tiga juta orang tengah menghadapi kondisi tanpa kewarganegaraan di negara bagian Assam, di mana minoritas Muslim dan Hindu Bengali khawatir dideportasi atau ditahan, dalam sebuah krisis yang disebut serupa dengan nasib Rohingya.

Secara bersamaan, pemerintah India terus memperbarui sistem catatan sipil, guna menekan arus imigrasi ilegal dari Bangladesh, menyusul ledakan sentimen anti-migran di negara perbatasan Assam.

Meskipun pemerintah nasionalis Hindu mengatakan bahwa para migran Hindu dari Bangladesh harus dilindungi, namun mereka justru menyerukan pengusiran kelompok muslim yang diketahui datang secara ilegal.

Di bawah amandemen yang diusulkan oleh BJP, kewarganegaraan hanya akan diberikan kepada orang Hindu dan minoritas non-Muslim lainnya yang bermigrasi dari Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh.

RUU itu, bahkan ketika telah disahkan oleh majelis rendah India, memancing reaksi keras di Assam, di mana banyak warga ingin mengusir semua imigran gelap dari Bangladesh, tanpa memandang afiliasi keagamaan mereka.

Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa pada hari Selasa, para demonstran membuat blokade dengan membakar ban dan merusak dua kantor perwakilan BJP ibu kota negara bagian Assam, Dispur. Aksi protes itu juga mengganggu lalu lintas dan kegiatan bisnis dari pagi hingga sore.

Mukesh Agarwal, juru bicara kepolisian Assam, mengatakan lebih dari 700 demonstran ditangkap. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Dituding Mengancam Masyarakat Adat

Samujjal Bhattacharya, pemimpin Persatuan Mahasiswa Assam, mengatakan bahwa memberikan hak tinggal dan kewarganegaraan untuk imigran tidak berdokumen dari Bangladesh --yang berbagi perbatasan dengan negara bagian Assam-- akan mengancam masyarakat adat.

"Sudah, kami memiliki banyak sekali imigran muslim dari Bangladesh yang memasuki Assam secara ilegal selama bertahun-tahun. Sekarang, pemerintah berusaha membuat undang-undang untuk memberikan kewarganegaraan kepada umat Hindu dari Bangladesh. Kami ingin semua imigran ilegal terdeteksi dan dideportasi, terlepas apapun agama mereka," kata Bhattacharya.

Masalah imigrasi dari Bangladesh telah memicu pemberontakan publik secara berkala di Assam, sejak pemerintah India memberikan hak memasuki negara itu sebelum 1971, tahun di mana negara yang beribukota di Dhaka itu meraih kemerdekaan dari Pakistan.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Internasional, Sains, Feature, Kisah Inspiratif, Unik, dan Menarik Liputan6 kalo berita gak lengkap buka link di samping http://bit.ly/2AEwk4D

Bagikan Berita Ini